LIMA KAIDAH FIQIH


5 KAIDAH FIQIH
1.      Yang kuat mencakup yang lemah, tidak sebaliknya
2.      Sesuatu yang ketika menjadi tujuan tidak diampuni, diampuni ketika menjadi lantaran
3.      Yang mudah dilaksanakan tidak gugur atau ditinggalkan sebab adanya yang sukar dilaksanakan
4.      Sesuatu yang tidak dapat dibagi maka mengusahakan keseluruhannya, dan menggugurkan sebagian seperti menggugurkan keseluruhannya
5.      Apabila berkumpul diantara sebab atau tipuan dengan pelaksanaan, maka pelaksanaan didahulukan

A.  Latar Belakang
Secara alamiah manusia tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan sampai meninggal, mengalami proses tahap demi tahap. Perkembangan manusia dan kejadian alam semesta yang berproses demikian adalah berlangsung atas hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai sunatullah.
Dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan terkadang kita melakukannya tidak tahu hukum dan kaidahnya yang kita anggap sepele dalam kehidupan ini tak lepas dari berbagai permasalahan, dan untuk memecahkan permasalahan itu harus berdasarkan kaidah fiqih. Islam sebagai ajaran yang mampu merefleksikan nilai-nilai pendidikan kaidah fiqih dan membimbing serta mengajarkan manusia menjadi manusia yang sempurna.
Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh, kita akan mengetahui benang merah yang menguasai fiqh, sebab kaidah fiqh itu menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh dan lebih arif didalam menerapkan fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, juga keadaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat didalam menyikapi masalah- masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan lebih mudah mecari solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini tidak lain karena kaidah fiqh sebagai hasil dari cara berfikir induktif, dengan meneliti materi-materi fiqh yang banyak sekali jumlahnya yang tersebar didalam ribuan kitab fiqh. Dan dengan tersebarnya fiqh Islam diseluruh lapisan masyarakat serta dengan berlakunya segala hukum-hukum dalam pergaulan kehidupan itulah salah satu dari syarat tegak dan berdirinya masyarakat Islam.
Sebagai orang yang menganut ajaran As-sunah, sangat perlu untuk mempelajari kaidah-kaidah fiqh yang berorientasi tentang hukum fiqh, untuk memahami pola dan dasar-dasar berijtihad sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama salaf. Sehingga tidak terjebak dalam belenggu taklid secara terus menerus, lebih-lebih dalam menjawab permasalahan hukum yang semakin kompleks, yang semakin berkembang seiring perkembangan zaman. Dengan makalah ini semoga dapat menambah sedikit wawasan tentang kaidah-kaidah fiqhiyyah serta memahami kaidah-kaidah fiqh.

B.  Pembahasan
1.    Definisi Kaidah يَدْخُلُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَعِيفِ، وَلَا عَكْسَ (Yang kuat mencakup yang lemah, tidak sebaliknya)
Suatu perkara yang dituntut, baik untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan, dengan tuntutan atau hukuman yang lebih berat dapat mencakup perkara yang sejenis, yang tuntutannya atau hukumannya lebih lemah, tetapi tidak sebaliknya. Yakni yang tuntutannya lebih lemah tidak dapat mencakup yang tuntutannya lebih kuat.
Berdasarkan kaidah ini diperbolehkan melakukan ibadah haji sekaligus umrah, tetapi tidak boleh melakukan ibadah umrah sekaligus haji.[1]
Sebagai contoh seseorang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang hukumnya berbeda, misalnya mencuri kemudian berzina. Maka hukumannya adalah potong tangan dan dirajam. Maka dalam kaidah ini hukuman rajam bisa menyerap hukuman potong tangan, namun tidak sebaliknya.

2.    Definisi Kaidah يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَالَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ (Sesuatu yang ketika menjadi tujuan tidak diampuni, diampuni ketika menjadi lantaran)
Artinya adalah bahwa sesuatu yang harus ada pada yang menjadi maksud haruslah dipenuhi, sedangkan pada cara untuk mencapai maksud dapat dimaafkan atau dengan menghilangkan atau mengurangi.[2]
Contoh: melukai anggota badan sebagai tujuan, tidak boleh. Tetapi operasi yang dilakukan oleh dokter tidak dilarang sebab operasi hanyalah lantaran untuk menyembuhkan yang sakit.

3.    Definisi Kaidah اَلْمَيْسُورُ لَايَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ (Yang mudah dilaksanakan tidak gugur atau ditinggalkan sebab adanya yang sukar dilaksanakan)
Makna kaidah ini adalah: apa-apa yang tidak dapat mengerjakan seluruhnya tidak menggugurkan kewajiban mengerjakan seluruhnya. Dan apa-apa yang tidak mampu mengerjakan seluruhnya tidak berarti harus meninggalkan sebagian.[3]
Ibnu As-Subky berkata[4]: yang mudah itu tidak gugur karena yang sulit. Ini adalah kaidah yang terkenal yang diistinbathkan dari sabda Rasulullah SAW:
إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأَتُوْا مِنْهُ مَا سْتَطَعْتُمْ
“Apabila aku memerintahkan kepadamu suatu perintah, kerjakanlah semampumu dan apabila aku melarangmu sesuatu, tinggalkanlah”
Contoh:
a.    Orang yang hanya memiliki satu tangan, dalam wudhu ia harus membasuh apa adanya, yaitu satu tangan yang dimilikinya itu.
b.    Seseorang yang hanya sanggup menutup sebagian auratnya tidak gugur wajib shalatnya. Ia harus mengerjakan shalat dengan kemampuan yang ada.
c.    Seseorang yang sudah cukup nisab zakatnya, jika yang separuhnya lagi berada di tangan orang lain, maka ia tetap diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang ada ditangannya.
d.    Seseorang yang ada sebagian anggota tubuhnya terdapat luka yang pantang terkena air, harus membasuh anggota yang tidak terluka dengan air (wudhu atau mandi) sedang anggota yang pantang terkena air harus disapu dengan debu (tayamum) bila ia bersuci.
e.    Jika tidak memungkinkan untuk mengangkat tangan dalam shalat sesuai dengan yang disyari’atkan maka cukup sesuai dengan kemampuan.

Pengecualian:
Dari kaidah ini, masalah yang dikecualikan juga tidak sedikit, antara lain:
a.    Seseorang berkewajiban membayar kafarat (denda) dengan memerdekakan budak. Jika ia hanya memiliki setengah, maka tidak boleh memerdekakan setengah yang dimilikinya itu, melainkan hanya menggantinya saja dengan puasa dua bulan berturut-turut.
b.    Orang yang hanya kuat berpuasa setengah hari sebab sakit misalnya, ia tidak diwajibkan imsak setengah hari yang terakhir.
c.    Seseorang ketika hendak meninggal dunia, berwasiat untuk membeli rumah guna dijadikan madrasah. Kemudian ternyata sepertiga dari harta peninggalannya tidak mencukupi untuk membeli sebuah rumah, maka wasiatnya menjadi batal.
Setiap amalan dalam syara’ harus dilaksanakan menurut daya kemampuan si mukallaf. Berdasarkan kaidah ini ulama Syafi’iyyah menolak pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa orang yang tidak dapat menutupi auratnya, shalatnya harus dengan duduk. Artinya, karena tidak dapat menutup aurat, maka gugurlah kewajiban shalat dengan berdiri.
4.    Definisi Kaidah مَا لَا يَقْبَلُ التَّبْعِضَ، فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ (Sesuatu yang tidak dapat dibagi maka mengusahakan keseluruhannya, dan menggugurkan sebagian seperti menggugurkan keseluruhannya)
Sesuatu barang atau pekerjaan atau keadaan ada kalanya dapat dibagi-bagi yang sebagian dapat dipisahkan dengan bagian yang lain, tetapi ada pula yang tidak dapat dibagi-bagi seperti thalaq, qishaa, merdeka dan sebagainya maka pelaksanaannya pun harus menyeluruh, tidak boleh sepotong-sepotong saja. Begitu juga sebaliknya, jika menggugurkan sebagian, maka menggugurkan semuanya.
Contoh:
a.    Seseorang berkata kepada istrinya, “Kau ku cerai sebagian” padahal thalaq itu tidak dapat dibagi. Maka menurut hukum, thalaqnya telah jatuh satu, sebab memilih sebagian sama dengan memilih seluruhnya.
b.    Seorang membeli baju dan diketahui lengannya sedikit sobek. Dia tidak bisa meminta ganti hanya lengannya saja, sebab baju tidak dapat dibagi, karenanya menggugurkan sebagian berarti menggugurkan seluruhnya.

Cara sebagian menjadi keseluruhan:
Para ulama berselisih pendapat tentang “apakah hukum terhadap sebagian menjadi hukum terhadap keseluruhan itu dengan jalan merembet atau tidak?”
Imam Rafi’i berpendapat bahwa jalan hukum terhadap sebagian menjadi hukum terhadap keseluruhan adalah merembet. Sedangkan Imam Haramain mengatakan, tidak merembet melainkan sekaligus. Jadi, berarti lafadznya menunjuk sebagian, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan, seperti hal nya ucapan “sudah banyak telinga yang mendengar”, ini yang dimaksud adalah “sudah banyak orang yang mendengar, sebab telinga saja (telinga yang putus umpamanya), tentu tidak mungkin dapat mendengar”.[5]
5.    Definisi Kaidah إِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ أَوْالغُرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ، قُدِّمَتْ المُبَاشَرَةُ (Apabila berkumpul diantara sebab atau tipuan dengan pelaksanaan, maka pelaksanaan didahulukan)
Apabila dalam suatu peristiwa terdapat tiga faktor yang mengakibatkan terjadinya:
a.    Yang merupakan sebab bagi terjadinya peristiwa.
b.    Berwujud penipuan yang membantu terjadinya peristiwa.
c.    Perbuatan langsung yang mengakibatkan terjadinya peristiwa.
Maka dalam kasus ini, perbuatan yang langsung mengakibatkan peristiwa itulah yang mula-mula harus dimintai pertanggungjawabannya.
Misal pertama, dalam kasus pembunuhan, bekerja sama tiga orang. Yang pertama sebagai penunjuk jalan, yang kedua sebagai pelaksana penipu si korban untuk datang pada suatu tempat tertentu sedangkan yang ketiga dialah yang langsung membunuhnya setelah berada ditempat yang sudah ditentukan, maka dalam hal ini orang ketigalah yang pertama-tama harus dituntut lebih dahulu.
Contoh kedua, A tahu bahwa mobilnya tidak normal, tetapi ketika B hendak memakai mobil itu, A mengatakan bahwa semuanya baik. Kemudian setelah berjalan beberapa saat, remnya blong dan menabrak orang. Yang terkena tuntutan adalah B, meskipun dia menabrak itu karena ditipu oleh A.
Pengecualian:
a.    A memakai celana milik B tanpa izin, lalu oleh A celana tersebut diserahkan ke penjahit untuk dikecilkan, padahal penjahit itu tidak tahu, bahwa celana itu bukan milik A sendiri. Maka jika terjadi tuntutan kesalahan bukannya dipikulkan kepada penjahit sebagai pelaksana melainkan kepada A sebagai sebab.
b.    A menyewakan sebuah truk beserta sopirnya untuk memuat suatu barang. Dalam perjanjian telah disepakati bahwa A tidak boleh mengisi truk dengan muatan lebih dari empat ton. Tetapi kemudian, oleh A truk diisi muatan seberat enam ton dan surat angkutan yang diberikan kepada sopir tertulis empat ton. Tiba-tiba ditengah perjalanan per truk putus. Ketika diperiksa ketahuan bahwa muatan bukan hanya empat ton melainkan enam ton. Dalam hal ini yang disalahkan  dan dituntut untuk menggati adalah A, bukan sopir.
c.    A memiliki kebun yang setiap hari dimasuki kambing tetangganya. Kemudian ia meminta fatwa kepada B, tentang bagaimana hukumnya kambing yang selalu memasuki kebun dan merusak tanamannya itu. B menjawab, “Kambing itu boleh dipotong”. Setelah kambing betul-betul dipotong oleh A, pemilik kambing tidak terima dan menuntut ganti rugi. Maka yang wajib membayar ganti adalah B.
d.    Seorang perwira memberikan perintah kepada prajurit bawahannya untuk membunuh orang yang tidak bersalah, sedangkan prajurit itu tidak tahu menahu duduk perkaranya. Menurut hukum, yang dituntut adalah perwira yang memberikan perintah, meskipun pelaksananya adalah prajurit bawahannya.
e.    A berikrar bahwa kebun kelapa miliknya yang berada dibelakang masjid diwakafkan untuk kepentingan masjid dan untuk pengurusnya, ditunjuklah B. Kemudian oleh B, kelapa yang sudah tua dipanen dan dijual. Dalam kenyataannya, kebun itu telah lama dijual oleh A. Menurut hukum yang harus mengganti rugi adalah A, meskipun B yang telah menjual kelapa-kelapa itu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Imam Jamaluddin bin Abu Bakar As-Sayuthi Asy-Syafi’i, Al-Assybah Wan Nazhair Fil Furu’, Darul Kutub Al-Islamiyah
Hakim, Abdul Hamid, As-Sulam, Jakarta: Sa’diyah Putra
Ruki, Muhammad, Qawa’id Fiqh, Beirut: Dar Al-Qalam: 1998
Yasin, Qawa’id Fiqhiyah, Dipa Anggaran: 2009



[1] Muhammad Ruki, Qawa’id Fiqh, (Beirut: Dar Al-Qalam: 1998), h. 90
[2] Yasin, Qawa’id Fiqhiyah, (Dipa Anggaran: 2009), h. 134
[3] Abdul Hamid Hakim, As-Sulam, (Jakarta: Sa’diyah Putra), h. 87
[4] Imam Jamaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sayuthi Asy-Syafi’i, Al-Assybah Wan Nazhair Fil Furu’, (Darul Kutub Al-Islamiyah), h. 107

Komentar

Postingan Populer