PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT / PENGACARA SYARI’AH




PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT / PENGACARA SYARI’AH

Oleh :

WARSONO

A.     Pendahuluan
Peradilan Agama (syariah) merupakan salah satu instansi yang sangat urgen dalam tata  kehidupan   masyarakat.   Khususnya   bagi  umat  Islam.  Secara  filisofi  ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan aturan Allah swt dalam pergaulan di tengah kehidupan masyarakat, yang merupakan perwujudan tauhid Ilahi guna menata kehidupan masyarakat Indonesia
Peradilan  Agama  merupakan  suatu  badan  yang  memiliki  tugas  pokok menerima,   memeriksa,   mengadili   dan   menyelesaikan   perkara-perkara   yang diajukan  kepadanya.  Untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  di  depan  pengadilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia senantiasa mengikuti prosedur dan aturan  yang berlaku di pengadilan  tersebut. Kehadiran  UU No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah lama dinanti-nanti itu tampaknya cukup melegakan hati. Harapan akan semakin kukuh dan jelasnya eksistensi dan kompetensi Peradilan Agama terasa segera terwujud. Sehingga Peradilan Agama tidak lagi dipandang sebagai pengadilan kelas dua atau pengadilan pinggiran yang keberadaannya ibarat sebuah benda, tidak dicinta tetapi juga tidak dibenci. Kehadirannya tidak mencukupkan, kepergiannya juga tidak mengurangkan. Begitulah pada masa-masa yang lalu, lembaga Peradilan Agama dibiarkan dalam  keadaan hidup segan matipun tak mau.[1]
Eksistensi  Peradilan  Agama  di  Indonesia  adalah  dalam  rangka mengupayakan  terwujudnya  suasana  perikehidupan  yang  aman  dan  kerukunan antar warga  Indonesia  yang beragama  Islam  sehingga  mengharuskan  Peradilan Agama  tetap konsisten  terhadap  prinsip-prinsip  keadilan,  kebenaran,  ketertiban dan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh setiap perubahan sosial dan pergeseran nilai yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pada  Undang-undang  N0.  4  tahun  2004  tentang  kekuasaan  kehakiman pasal 37, menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh   bantuan   hukum.   Dalam   memberikan   bantuan   hukum   tersebut advokat  atau  penasehat  hukum  membantu  memperlancar  penyelesaian  perkara dengan menjunjung tinggi pancasila, hukum dan keadilan.[2]
Advokat  merupakan  profesi  yang  terhormat  karena  adanya profesionalisme di dalamnya. Di samping itu, profesi advokat bukan semata-mata mencari nafkah, namun di dalamnya terdapat idealisme dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi.[3] Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab  dalam  menegakkan  hukum,sehingga  perlu  dijamin  dan  dilindungi  oleh negara   melalui   undang-undang   demi  terselenggaranya   penegakan   supremasi hukum.[4]
Orang yang mengetahui tentang seluk beluk hukum diharapkan dapat membantu mereka yang tidak mengerti hukum, karena orang yang belum pernah berhubungan  dengan  pengadilan  dan  harus  berperkara,  biasanya  mereka  akan gugup   menghadapi   hukum,   maka   seorang   pembantu   atau   wakil      sangat bermanfaat.[5]   Bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat bukan hanya bermanfaat bagi orang yang berperkara saja, tetapi juga memberikan bantuan yang sangat besar bagi hakim dalam memeriksa suatau  perkara, karena mampu memberikan sumbangan pikiran dalam menyelesaikan suatu perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum yang timbul baik dalam lingkungan pengadilan maupun dimasyarakat umum.  Sedangkan  di  lingkungan  Pengadilan  Agama belum terlalu banyak menggunakan jasanya. Padahal sebenarnya banyak perkara di Pengadilan  Agama / Syariah  yang  sangat  membutuhkan  bantuan  hukum  dari  seorang advokat. 
PEMBAHASAN
A.    Pengertian Advokad
Advokat berasal dari bahasa latin, yakni advokatus yang bermakna seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum, bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat sebagai jasa-jasa  yang  baik,  dalam  perkembangannya   kemudian  dapat  diminta  oleh siapapun yang memerlukan atau membutuhkan untuk beracara dalam hukum.[6]
Advokat adalah seorang yurist, seorang ahli hukum dari seorang sarjana hukum. Jadi, walaupun seorang ahli tentang hukum tetapi bukan sarjana hukum, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai advokat, melainkan hanya dapat dikatakan sebagai  pengacara,  itu  dikarenakan  bahwa  pengacara  bisa  bukan  dari  seorang sarjana hukum, akan tetapi ia seorang ahli hukum. Seorang advokat selain memberikan nasehat hukum kepada kliennya, ia juga bertanggung jawab secara langsung terhadap pembelaan perkara itu, dan mewakili kliennya dalam beracara dan memyelesaikan perkara-perkara yang diajukan klien kepada pengadilan. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan, penuntutan pada acara persidangan di pengadilan.[7]
Sebelum berlakunya Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat, istilah advokat, pengacara, penasehat hukum dan konsultan hukum dalam praktek hukum di Indonesia mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna, walaupun  dalam  bahasa  Inggris  semua  istilah  tersebut  secara  umum  disebut sebagai lawyer atau ahli hukum.[8]
B.     Syarat-Syarat Avokad
Jauh sebelum berlakunya Undang-undang N0.18 Tahun 2003 tentang Advokat, sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengisyaratkan   bahwa   profesi   advokat,   penasehat   hukum,   pengacara,   dan konsultan  hukum atau istilah alin kuasa hukum, telah diatur secara khusus dan tegas dalam peraturan-peraturan  yang setingkat  dengan Undang-undang.  Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa seorang penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-undang untuk memberikan bantuna hukum.[9]
Pada  dasarnya  semua  advokat  yang  resmi  terdaftar  sebagai  anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dapat beracara di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, untuk dapat diterima beracara di Mahkamah Konstitusi diatur bahwa para  advokat   itu  harus  terlebih  dulu  terdaftar   di  Kepaniteraan   Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi tentunya berwenang mengatur sendiri mengenai hal-hal semacam itu dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).[10]
Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat secara jelas mengemukakan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai advokat. Hal itu dijelaskan  dalam  pasal  2 ayat (1) yang memberikan  persyaratan  umum  bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus advokat yang dilaksanakan organisasi. Selanjutnya persyaratan umum yang diuraikan pasal 2 ayat (1) tersebut dijabarkan secara lebih rinci dalam pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwauntuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.       Warga negara Republik Indonesia;
b.      Bertempat tinggal di Indonesia;
c.       Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau pejabat negara;
d.      Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
e.       Berijasah    sarjana    yang    berlatar    belakang    pendidikan    tinggi    hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
f.        Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat;
g.       Magang sekurang-kurangnya 2(dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
h.      Tidak  pernah  dipidana   karena  melakukan   tindak  pidana  kejahatan   yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
i.        Berperilaku  baik,  jujur,  bertanggung  jawab,  adil,  dan  mempunyai  integritas yang tinggi.[11]

Melihat persyaratan untuk menjadi advokat yang diuraikan pasal 3 (1) di atas, dibandingkan  dengan persyaratan  advokat  yang berlaku sebelum  Undang- undang   advokat,    yaitu   tentang   surat   edaran   Mahkamah    Agung   Nomor 047/TUN/III/1989  tanggal  18  maret  1989  tentang  penerimaan  calon  praktek advokat, agaknya Undang-undang terasa lebih membatasi dan selektif. Meskipun dari segi persyaratan pendidikan minimal berijasah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang diartikan luas sebagai lulusan fakultas hukum, fakultas  syariah,  Perguruan  Tinggi  Hukum  Militer  dan Perguruan  Tinggi  Ilmu Kepolisian.

C.      Peran Advokat dalam Memberi Bantuan Hukum di Pengadilan Agama/ syariah

Semua negara yang ada di dunia ini memiliki lembaga peradilan. Hal ini itu  disebabkan  karena  setiap  negara  menginginkan  penegakan  hukum  dan  hak asasi manusia tak terkecuali  negara  Indonesia.  Entah bagaimana  keadaan  suatu masyarakat yang ada dalam suatu negara yang tidak memiliki suatu lembaga peradilan. Ksrena lembaga tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan negara itu sendiri. Sehingga mewajibkan pemerintahnya untuk menghadirkan lembaga tersebut.
Keberadaan Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang menangani  perkara  perdata  untuk  masyarakat  pencari  keadilan  yang  beragama Islam  di Indonesia.  Pengadilan  Agama  sebagai  lembaga  hukum  yang berlandaskan  pada Alquran dan Pancasila harus mampu memberikan  pelayanan yang   maksimal   terhadap   mereka   yang   menginginkan   penegakan   hukum, kebenaran  dan  keadilan.  Oleh  karena  itu,  kaitan  antara  hukum  atau  peraturan mereka  tidak  terlepas  dari  pelaku  hukum  itu  sendiri  dalam  menentukan  suatu putusan yang dihasilkan sebagai produk hukum Pengadilan Agama yang sangat tergantung pada pelaku hukum dan peraturan hukum yang mengikatnya.
Peran  advokat  dalam  memberikan  jasa  hukum  bagi  kepentingan  klien dengan  tujuan untuk melakukan  perdamaian  bagi para pihak  yang bersengketa sangat menentukan. Yang   dimaksud peran advokat di sini adalah bagaimana ia dapat  menjalankan  profesinya  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  serta  sesuai dengan  kode  etik  dan  sumpah  advokat.  Sedangkan   yang  dimaksud  dengan pemberian  jasa  hukum  yang  dilakukan  advokat  adalah  mendampingi,  menjadi kuasa  hukum,  memberikan  pelayanan  hukum  kepada  klien  baik  bersifat  sosial maupun atas dasar mendapatkan honorarium.
Kedudukan   advokat  dalam  pemeriksaan   persidangan   dapat  bertindak sebagai  wakil  atau pendamping.  Kedudukan  ini tergantung  kuasa khusus  yang diberikan  oleh pemberi  kuasa. Jika kedudukan  yang dikuasakan  hanya sebagai pendamping,  berarti  advokat  yang  bersangkutan  tidak  mempunyai  hak  bicara dalam  persidangan.  Sebaliknya,  jika advokat  telah  diberi  kuasa  sebagai  wakil, maka sipemberi kuasa tidak lagi mempunyai hak untuk berbicara di dalam persidangan.  Pembedaan  ini penting agar jalannya persidangan tidak terganggu. Misalnya, karena adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh kuasa dengan keterangan pemohon. Keadaan semacam ini sering terjadi apabila keduanya sama- sama  berbicara  dalam  persidangan  tanpa  koordinasi  terlebih  dahulu  di  antara mereka sendiri24.
Namun demikian, tentu timbul juga kesulitan jika kuasa hukum yang telah ditunjuk sebagai wakil memang tidak menguasai keseluruhan substansi persoalan yang  dimohonkan  oleh  pemohon.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  atas  izin  majelis hakim, baik kuasa pendamping atau pemberi kuasa yang telah diwakili oleh kuasa dapat saja tetap diberikan kesempatan untuk berbicara jika memang diperlukan. Dalam hal demikian, yang bersangkutan  dapat mengajukan permohonan kepada ketua majelis yang akan mempertimbangkan   apakah kepadanya perlu diberikan kesempatan berbicara atau tidak. Ada tiga hal yang menyebabkan masyarakat memilih untuk menggunakan jasa  advokat  dalam  mewakili   perkaranya   untuk  diselesaikan   di  Pengadilan Agama, antara lain;
1.   Pada umumnya pengetahuan masyarakat sangat lemah atau kurang tentang hukum dan proses beracara pada persidangan di muka Pengadilan Agama.
2.   Dengan   menggunakan   jasa   advokat,   maka   akan   mempermudah   dan memperlancar jalannya persidangan, disebabkan karena mereka tahu dan  paham tentang hukum dan proses beracara di muka persidangan.
3.   Orang yang menggunakan  jasa advokat dalam menyelesaikan  perkara di Pengadilan Agama, maka akan memperoleh hasil yang maksimal dibandingkan dengan menyelesaikan perkara sendiri tanpa bantuan jasa advokat.
Peran advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama dalam memberikan jasa  hukum  dianggap  positif  bagi  pencari  keadilan,  kebenaran  dan  penegakan hukum. Peran positif advokat itu dapat digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:
1.      Mempercepat penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama.
2.      Membantu   menghadirkan   para  pihak  yang  berperkara   di  Pengadilan Agama.
3.      Memberikan  pemahaman  hukum  yang  berkaitan  dengan  duduk  perkara dan posisinya terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan Pengadilan Agama.
4.      Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama sehingga mereka merasa terayomi keadilannya.
5.      Mewakili  para pihak  yang tidak dapat  hadir dalam  proses  persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan.
6.      Dalam  memberikan  bantuan  hukum,  sebagai  advokat  yang  profesional, harus menjungjung  tinggi sumpah  advokat dan kode etik profesi  dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.[12]
Seorang advokat Indonesia harus memiliki kesediaan untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya secara nondiskriminatif tanpa adanya perbedaan agama, kepercayaan, suku, bangsa dan lain sebagainya. Karena hal ini merupakan etika normatif yang menjadi kewajiban bagi  advokat  Indonesia,  bahwa  ia  harus  bersedia  untuk  memberi  nasehat  dan bantuan hukum kepada orang yang memerlukannya.

D.     Kesimpulan
Pemberian bantuan hukum kepada setiap orang sesungguhnya merupakan kewajiban moral bagi advokat tanpa adanya diskriminatif dengan tidak membedakan  etnis, politis, dan strata ekonomi, baik di luar persidangan maupun   dalam  berperkara   di  lingkungan   Pengadilan   Agama.  Secara yurudis ia juga didukung oleh ketentuan-ketentuan  hukum dan nilai-nilai universal.  Selain itu, secara sosiologis  pemberian  jasa hukum khusunya bagi masyarakat  tidak mampu dalam upaya mencari  kebenaran, menegakkan keadilan dan menjamin hak asasi manusia, maka seorang advokat  dapat  memberikan  bantuan  secara  cuma-cuma  kepada  mereka atau dengan honorarium  berdasarkan  kesepakatan  dan tingkat kewajaran serta kondisi kliennya.
Peran advokat di lingkungan  Pengadilan  Agama memberikan  nilai yang positif  dalam  memberikan  jasa  hukum.  Misalnya,  mempercepat penyelesaian administrasi perkara, membantu melancarkan persidangan, membantu menghadirkan para pihak yang berperkara, memberikan pemahaman hukum berkaitan dengan pokok permasalahan yang dihadapi kliennya, mewakili para pihak yang tidak bisa hadir di persidangan, dan dalam memberikan  bantuan hukum seorang advokat harus tetap menjungjung tinggi sumpah dan kode etik seorang advokat.



DAFTAR PUSTAKA


Jimly Assiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Cet. I; Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005.

H.A   Mukti   Arto,   Praktek   Perkara   Perdata   pada   Pengadilan   Agama, Cet.   I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Hadi Daeng Mapuna, Problematika Pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Agama, Cet. I; Makassar: CV. Kencana, 2003.

Hukum Acara Pidana, Cet. III; Jakarta: Gema Press, 2003.

Lasdia Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia, Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1989.

Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2003.

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang  Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang

Republik Indonesia, Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disertai  dengan  Undang-undang  No.18  Tahun  2003  tentang  Advokat  (Cet.  I;  Surabaya:  CV. Karina Anfaka Perdana, 2003), h. 56

Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI, 2001.

Sudikno Mertokusumo,  Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet. I; Yogyakarta:  Liberty, 2002), h. 18



[1] Hadi Daeng Mapuna, Problematika Pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. I; Makassar: CV. Kencana, 2003), h. 5
[2] H.A   Mukti   Arto,   Praktek   Perkara   Perdata   pada   Pengadilan   Agama   (Cet.   I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 50
[3] Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat (Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI, 2001), h. 27
[4] Sebagai salah satu bentuk profesi yang sangat dijunjung tinggi oleh negara, maka dibuat satu undang-undang yang mengaturnya, yakni UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat
[5] Sudikno Mertokusumo,  Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet. I; Yogyakarta:  Liberty, 2002), h. 18

[6] Lasdia Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 4
[7] Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2003), h. 72
[8] Namun  perbedaan  pengertian  di  atas  akan  jelas  apabila  kita  merujuk  pada  definisi tentang advokat  pada bab I pasal 3 (1) Anggaran  Dasar AAI bahwa Advokat  adalah termasuk penasehat hukum dan para konsultan hukum, namun pada ayat berikutnya  yaitu ayat 2 paragraf pertama  berbunyi   Konsultan  hukum  adalah  profesi  yang dijalankan  oleh para sarjana  hukum lulusan Universitas Negeri atau yang dipersamakan,  bukan Pegawai Negeri/ Angkatan Bersenjata Republik  Indonesia  (ABRI)  berdasarkan  surat  izin usaha  yang  khusus  diberikan  untuk  itu oleh orang  yang  berwenang  dan  tidak  menjalankan  praktek  profesinya  di  muka  pengadilan.  Lihat Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, h. 6
[9] Republik Indonesia, Kitab Undang-undang  Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang
 Hukum Acara Pidana (Cet. III; Jakarta: Gema Press, 2003), h. 40
[10] Jimly Assiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang (Cet. I; Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005), h. 198
[11] Republik Indonesia, Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disertai  dengan  Undang-undang  No.18  Tahun  2003  tentang  Advokat  (Cet.  I;  Surabaya:  CV. Karina Anfaka Perdana, 2003), h. 56
[12] Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2003), h. 72

Komentar

Postingan Populer