ANALISA KASUS NURIL BAIQ


ANALISA KASUS NURIL BAIQ
Oleh: Warsono

Hukum untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian antar manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan hukuk seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, dan harta benda dari pihak yang merugikan (Van Apeldom:1958).
Sedangkan HAM ada untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan saling menghargai antar semaa, mendorong tindakan yang dilandasi  kesadaran dan tanggungjawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.
Angka kekerasan dan pelecehan  terhadap perempuan meningkat setiap tahun. Catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) menunjukan  bahwa pada 2017, terdapat 348.446 jumlah pelapor yang terekam dalam daftar. Meski korban makin banyak yang mengadu, tak sedikit pula yang masih memilih bungkan untuk menutupi kasusnya. Azriana mengatakan rata-rata korban merasa tertekan bila harus menguak identitasnya sebagai  korban pelecehan seksual. Ada beberapa  faktor yang melekat. Salah satunya adalah ketakutan dilaporkan balik oleh pelaku dengan dalih pencemaran nama baik.
Kasus yang dialami Baiq Nuril Maknun, merupakan mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh eks kepala  sekolah tempatnya bekerja, kasus pelecehan itu ia rekan di ponsel. Alih-alih mendapat perlindungan, nuril malah diseret ke ranah hukum karena dituding menyebarkan rekaman mesum  muslim. Muslim melaporkan nuril dengan tuduhan pelanggaran pasal 27 ayat 1 udang-undang ITE. Atas pelaporan ini, nuril digeladang ke pengadilan. Namun di pengadilan neggri mataram, ia terbukti tidak besalah berdasarkan nomor 256/Pid.sus/2017/PN.
Kasus nuril kembali ramai dibicarakan karena Penuntut Umum mengajukan kasasi. Makamah Agung yang menyidangkan kasasi  menjathkan vonis bersalah terhadap Nurl lantaran  dianggap mendistribusikan informasi elektronik yang memuat konten asusila. Ibu tiga anak itu divonis 6 bulan bui dan denda Rp 500 juta. Bila denda tidak dibayar, ia kan dipidana kurungan selama 3 bulan.
Kasus nuril merupakan tindak upaya pelaku untuk mengintimidasi korban supaya mereka tidak jadi melaporkan kasus pelecehan seksual yang dideranya. Nuril melakukan perlwanan dengan melaporkan  Muslim ke kepolisisan daerah NTB atas pelanggaran pasal 294 ayat 2 ke 1 Kitab UU Hukm Pidana (KUHP) tentang pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dipercayakan atau diserakah kepadanya untuk dijaga.
Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Yohana Yembie memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini. Bahkan ia memnita biero Hukum dikementriannya untuk menangani Kasus Nuril. Pelaku laki-laki harus  juga dihadapkan ke ranah hukum agar diadili dan diberikan hukuman setimpal dengan perbuatannya sebagai predator seks, ujarnya.
Kasus ini mengidentifikasikan masih adanya ketidakadilan penegakan hukum dan diskriminalisasi terhadap kaum perempuan. Jangan wanita saja yang dikkorbankan. Ada ketidak adalian penegakan hukum. Diskriminaslisasi terhdap kaum perempuan  masih tinggi di negara ini, kata Yohana.
Melihat kasus di atas perlu adanya pendampingan hukum supaya tidak terjadai kembali kasus serupa, kemudian kepada pelaku hukum jangan memandang siapa yang melamporkan, perlu memandang norma-norma sosial, sehingga tidak mudah memutuskan kasus itu bersalah, kemudian kepada Perempuan maupun laki-laki harus menjaga etika pergaulan sehingga tidak muncul kasus-kasus nuril yang baru. 

Komentar

Postingan Populer